Minggu, 24 Juni 2012

MANAJEMEN PENDIDIKAN DI SEKOLAH


MANAJEMEN PENDIDIKAN DI SEKOLAH

D
I
S
U
S
N
O L E H
KELOMPOK : 11 (Sebelas)

Nama                        : 1.  Syahrini Hutagalung
                                     2.  Susanti Kartini
                                    3.  Wira Lananda
                                     4.  Wahyu Mulia ADHA
Semester                   : IV (Empat)
Jurusan                    : Bahasa dan Sastra Indonesia
Mata Kuliah             : Profesi Kependidikan
D. Pembimbing        : AWALUDDIN, S.pd








UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
PADANGSIDIMPUAN
2012
KATA PENGANTAR

            Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menganugerahkan  nikmatnya, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan makalah ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
            Hal yang utama dari penulisan makalah ini tentunya dalam rangka mendalami atau lebih mengetahui tentang “Manajemen Pendidikan Disekolah” dan mudah-mudahan dengan tugas ini dapat menambah pengetahuan bagi kami dan pembaca.
            Dan penulis sadar akan kekurangan tugas makalah ini yang jauh dari sempurna. Maka kami harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam menyempurnakan tugas ini.

Padangsidimpuan,  Juni 2012


   Penulis






BAB I
PENDAHULUAN

1.        Latar Belakang Masalah
Manajemen pendidikan disekolah ada kaitan erat antara organisasi, administrasi dan manajemen.
Organisasi adalah sekumpulan orang dengan ikatan tertentu yang merupakan wadah untuk mencapai cita-cita mereka. Mula-mula mereka mengintegrasikan sumber-sumber materi maupun sikap para anggota yang dikenal sebagai manajemen dan akhirnya barulah mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai cita-cita tersebut.
Gaffar (1989) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik dan konprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2.        Rumusan Masalah
1.      Apa saja kegiatan manajemen pendidikan di sekolah  ?
2.      Organisasi apa yang diperlukan dalam kegiatan manajemen pendidikan  di sekolah :
3.        Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui bagaimana manajemen pendidikan di sekolah.
4.        Manfaat Penelitian
1.      Untuk mempermudah kegiatan manajemen pendidikan di sekolah.
2.      Agar mengetahu bagaimana kualitas manajemen pendidikan disekolah.

BAB II
PEMBAHASAN

Manajemen Pendidikan di Sekolah
  1. Pengertian Manajemen
Dalam pendidikan manajemen itu dapat di artikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumya. Dipilih manajemen sebagai aktivitas. Bukan sebagai individu agar konsisten dengan istilah administrasi. Adapun yang dimaksud dengan administrasi adalah kerjasama antar anggota organisasi untuk mencapai tujuanyang telah ditetapkan.
Manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen sekolah secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan epektif tidaknya kurikulum, berbagai peralatan belajar, waktu mengajar dan proses pembelajaran dengan demikian, upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus dimiliki dengan pembenahan manajemen di sekolah.
  1. Manajemen Pendidikan
Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, antara lain :
1.      Sistem sentralisasi : segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat.
2.      System desentralisasi : yaitu wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.


Dalam bidang pendidikan, desentralisasi mengandung arti sebagai pelimpahan kekuasaan oleh pusat kepada aparat pengelola pendidikan yang ada didaerah baik tingkat provinsi maupun lokal. Sebagai perpanjangan aparat pusat untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan pendidikan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi dalam pengelolaan sekolah memrlukan kesiapan beberapa perangkan pendidikan di daerah, sedikitnya empat hal yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan desentralisasi berhasil yaitu antara lain :
1.      Peraturan perundanga-undangan yang mengatur desentralisasi pendidikan dari tingkat daerah, provinsi sampai ketingkat kelembagaan.
2.      Pembinaan kemampuan daerah
3.      Pembentukan perencanaan pendidikan
4.      Perangkat sosial berupa kesiapan masyarakat setempat untuk menerima dan membantu menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan desentralisasi tersebut.

  1. Manajemen Pendidikan Disekolah
Manajemen pendidikan disekolah terdiri dari :
1.      Manajemen kurikulum dan program pengajaran
Mencakup kegiatan perencanaan pelaksanaan dan penilaian kurikulum
2.      Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan
Bertujuan untuk mendaya gunakan secara efektif dalam kondisi yang menyenangkan
3.      Manajemen kesiswaan
Penataan dan kesiswaan tehadap kegiatan yang berkaitan dengan keluarnya peserta didik tersebut
4.      Manajemen keuangan dan pembiayaan
Komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain.
5.      Manajemen sarana dan prasarana pendidikan
Bertugas menjaga dan mengatur sarana dan prasarana pendidikan agar memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan.
6.      Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat
Memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara epektif dan efiseien.
7.      Manajemen layanan khusus
Meliputi manajemen perpustakaan kesehatan dan keamanan sekolah

d.        Bidang Kegiatan Pendidikan
Berbicara tentang kegiatan pendidikan, di bawah ini beberapa pandangan dari para ahli tentang bidang-bidang kegiatan yang menjadi wilayah garapan manajemen pendidikan. Ngalim Purwanto (1986) mengelompokkannya ke dalam tiga bidang garapan yaitu :
  1. Administrasi material, yaitu kegiatan yang menyangkut bidang-bidang materi/ benda-benda, seperti ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, gedung dan alat-alat perlengkapan sekolah dan lain-lain.
  2. Administrasi personal, mencakup di dalamnya administrasi personal guru dan pegawai sekolah, juga administrasi murid. Dalam hal ini masalah kepemimpinan dan supervisi atau kepengawasan memegang peranan yang sangat penting.
  3. Administrasi kurikulum, seperti tugas mengajar guru-guru, penyusunan sylabus atau rencana pengajaran tahunan, persiapan harian dan mingguan dan sebagainya.
Hal serupa dikemukakan pula oleh M. Rifa’i (1980) bahwa bidang-bidang administrasi pendidikan terdiri dari :
  1. Bidang kependidikan atau bidang edukatif, yang menyangkut kurikulum, metode dan cara mengajar, evaluasi dan sebagainya.
  2. Bidang personil, yang mencakup unsur-unsur manusia yang belajar, yang mengajar, dan personil lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar.
  3. Bidang alat dan keuangan, sebagai alat-alat pembantu untuk melancarkan siatuasi belajar mengajar dan untuk mencapai tujuan pendidikan sebaik-baiknya.
e.         Konsep, dasar-dasar, dan Prinsip Manajemen Pendidikan
  1. Konsep Dasar Manajemen Pendidikan
Kerangka dasar manajemen mrliputi “Philosophy, Asumiious, Principles, and Theory, Whivh are basic to the study of any disclipline of management”. Secara sederhana dikatakan bahwa falsafah merupakan pandangan atau persepsi tentang kebenaran yang dikembangkan dari berpikir praktis. Bagi seorang manajer falsafah merupakan cara berpikir yang telah terkondisikan dengan lingkungan. Perangkat organisasi, nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari tanggung jawab seorang manajer. Falsafah seorang manajer dijadikan dasar untuk membuat asumsi-asumsi tentang lingkungan, peran organisasinya, dan atau garis besar untuk bertindak. Seperangkat prinsip yang berkaitan satu sama lain dikembangkan dan diuji dengan pengalaman sebelum menjadi suatu teori. Untuk seorang manajer, suatu teori tentang manajemen sangat berfungsi dalam memecahkan masalah-masalah yang timbul. Oleh karena itu, falsafah, asumsi, prinsip-prinsip, dan teori tentang merupakan landasan manajerial yang harus dipahami dan dihayati oleh dan prinsip serta teori-teori dijadikan dasar kegiatan manajerial, secara sederhana dapat digambarkan melalui suatu diagram / skema sebagai berikut:
Deskripsi Konsep
Setiap jenis pengetahuan termasuk pengetahuan manajemen mempunyai ciri – ciri yang spesifik mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa pengetahuan manajemen tersebut disusun. Di dalam pengatahuan manajemen, falsafah pada hakekatnya menyediakan seperangkat pengetahuan untuk berpikir efektif dalam memecahkan masalah – masalah manajemen. Ini merupakan hakikat manajemen sebagai suatu disiplin ilmu dalam mengatasi masalah organisasi berdasarkan pendekatan yang intelegen. Bagi seorang manajer perlu pengetahuan tentang kebenaran manajeman, asumsi yang telah diakui, dan nilai – nilai yang telah ditentukan. Pada akhirnya semua itu akan memberikan kepuasan dalam melakukan pendekatan yang sistematik dalam praktek manajerial.
Teori manajemen mempunyai peran atau membantu menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas dan kepuasan. Di dalam proses manajemen digambarkan fungsi – fungsi manajemen secara umum yang ditampilkan ke dalam perangkat organisasi dan mulai dikenal sebagai teori manajemen klasik. Menurut teori klasik pilar – pilar manajemen klasik terdiri dari 4 pilar, yaitu: pembagian kerja, proses saklar fungsi – fungsi, struktur, rentang pengawasan. Para ahli banyak yang akan mengatakan bahwa manajemen belum mempunyai teori yang standar, tetapi sebagai pendekatan.
Konsep Manajemen
Dari segi bahasa manajemen berasal dari kata manage (to manage) yang berarti “to conduct or to carry on, to direct” (Webster Super New School and Office Dictionary), dalam Kamus Inggeris Indonesia kata Manage diartikan “Mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola”(John M. Echols, Hasan Shadily, Kamus Inggeris Indonesia) , Oxford Advanced Learner’s Dictionary mengartikan ‘to Managesebagai “to succed in doing something especially something difficult….. Management the act of running and controlling business or similar organization” sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Manajemen diartikan sebagai “Prose penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran”(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Adapun dari segi Istilah telah banyak para ahli telah memberikan pengertian manajemen, dengan formulasi yang berbeda-beda, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian manajemen guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas.
Prinsip – prinsip Manajemen pendidikan :
a.         Prinsip Manajemen Pendidikan yang berorientasi pada tujuan, dengan menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai peserta didik dalam mempelajari pelajaran.
b.         Prinsip Manajemen pada efisiensi dan efektifitas dalam pengunaan dana, daya, dan waktu dalam mencapai tujuan pendidikan.
c.         Prinsip Manajemen pendidikan pada fleksibilitas program, dalam pelaksanaan, suatu program hendaknya mempertimbangkan factor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang.
d.        Prinsip kontinuitas, dengan menyiapkan peserta didikagar mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
e.         Prinsip pendidikan seumur hidup, yang memandang bahwa pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi harus dilanjutkan dalam keluarga dan masyarakat. Jadi peserta didik perlu memiliki kemampuan belajar sebagai persiapan belajar di masyarakat.
f.          Prinsip relevansi, suatu pendidikn akan bermakna apabila kurikulum yang dipergunakan relevan ( terkait ) dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
Komponen dan sub komponen Manajemen Pendidikan Disekolah
Secara umum manajemen pendidikan dijabarkan melalui beberapa komponen berupa perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, kepemimpinan pendidikan, penggiatan atau pelaksanaan pendidikan, pengendalian atau pengawasan pendidikan.
Redja Mudyahardjo dalam Filsafat Ilmu Pendidikan mengemukakan  manajemen pendidikan mencakup sub-sub komponen:
  1. Perencanaan
  2. Sistem pendidikan menurut tahap-tahap perkembangan (jenjang pendidikan) dan aspek-aspek pengembangan (jenis pendidikan)
  3. Organisasi
  4. Administrasi
  5. Keuangan
  6. Pemasokan tenaga pendidikan
  7. Sistem evaluasi; dan
  8. Penelitian.

BAB III
PENUTUP

A.      Kesimpulan
        Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.
Menajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
B.       Saran
Berdasarkan pembahasan, saran yang dapat penulis berikan yaitu:
  1. Dalam kehidupannya manusia diperlukan pemahaman tentang organisasi karena di dalam kehidupan manusia tidak lepas dari organisasi.
  2. Pemahaman dan penguasaan terhadap konsep manajemen pendidikan perlu ditingkatkan karena sebagai seorang pendidik sangatlah penting untuk menguasai konsep manajemen pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Humble. Jhon W. Manjemen berdasarkan Pendidikan, Jakarta, PTT, 2008
Suryosubroto. 2004. Manajemen Pendidikan di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
Gudnadarma. 2010. Arti Penting Organisasi Sosial. Diakses dari
HAR. Tilaar. 1992. Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.


DAFTAR  ISI

Kata Pengantar.......................................................................................................... i
Daftar Isi.................................................................................................................... ii
BAB I    PENDAHULUAN..................................................................................... 1
A.  Latar Belakang......................................................................................... 1
B.  Perumusan Masalah.................................................................................. 1
C.  Tujuan Penulisan...................................................................................... 1
BAB II   PEMBAHASAN....................................................................................... 2
Manajemen Pendidikan di Sekolah........................................................................... 2
A.  Pengertian Manajemen.........................................................................................
B.  Manajemen Pendidikan........................................................................................
c. Manajemen Pendidikan disekoleh.........................................................................
d. Bidang Kegiatan Pendidikan
e. Konsep, dasar-dasar, dan Prinsip Manajemen Pendidikan
BAB III Penutup.......................................................................................................
A.  Kesimpulan.....................................................................................................
B.  Saran................................................................................................................
Daftar Pustaka...........................................................................................................


line-h� 5t 1 x

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PELESTARIAN HUTAN LINDUNG PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (STUDI DI DESA HUTA BARGOT)


1.        Latar Belakang Masalah
Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib kita syukuri karunia yang diberikannya dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus di urus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulai dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada tuhan yang maha esa.
Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa indonesia, baik manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus di urus dan di kelola, dilindungi dan di manfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat indonesia dan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
Penguasaan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Kawasan hutan dan hasil hutan menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan. Serta mengatur pembuatan  hukum mengenai kehutanan untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan pulau dengan sebaran yang berpotensial.
Sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam penyedian bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat di ubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambahan serta membuka peluang usaha kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembagan industri.
Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, kerakteistik dan kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Berdasarkan hukum pengetahuan hutan lindung merupakan tanaman yang dirawat oleh pemerintah tidak boleh diganggu masyarakat, sebab hutan lindung harus menjaga dan mengawasi pelestarian hutan lindung dari gangguan masyarakat.
Selain lahan yang ada di atas patok rintis atau di kawasan hutan yang lebih jauh dari desa Huta Bargot wilayah di atas hutan rintis masih di klaim penduduk sebagai tanah adat atau milik komunal. Namun secara faktual berdasarkan hukum negara kawan tersebut termasuk hutan kawasan lindung di desa Huta Bargot selauas 300 ha yang di awasi oleh pemerintah.
Pada tahun 2003 yang lalu telah banyak kerusakan hutan lindung termasuk hutan yang ada di desa Huta Bargot, tingkat laju kerusakan hutan lindung di dasa Huta Bargot mencapai 25 ha pertahun diakibatkan kebijakan-kebijakan hutan dan kurangnya pengawasan pemerintah dalam melestarikan hutan lindung.
Dengan banyaknya dukungan dari berbagai elemen masyarakat tentang pengawasan terhadap pelestarian hutan lindung maka pemerintah kehutanan memperketat pengawasan terhadap hutan lindung yang ada di desa huta bargot yang diakibatkan penambangan penambangan emas yang ada di kawasan hutan lindung.
Bertitik tolak dengan alasan di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul : “Pengaruh Pengawasan Terhadap Pelestarian  Hutan  Lindung   Pada  Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal  (Studi Di Desa Huta Bargot)”.

2.        Perumusan Masalah
Sesuai dengan judul penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1.    Bagaimana pengawasan terhadap pelestarian hutan lindung pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal ?
2.    Bagaimana tingkat pengawasan terhadap pelestarian hutan lindung pada Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal ?
3.        Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dengan  dilaksanakannya penelitian ini antara lain :
1.         Untuk mengetahui tingkat pengawasan terhadap pelestarian hutan lindung pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Mandailing Natal.
2.         Untuk mengetahui proses pengawasan terhadap pengawasan hutan lindung pada dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Mandailing Natal.
4.   Manfaat Penelitian
1.         Secara Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori-teori yang di dapat oleh penulis baik secara perkuliahan maupun di luar perkuliahan dengan menghubungkan dengan kenyataan praktek ke lapangan.
2.         Secara Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pemikiran bagi dinas kehutanan dan perkebunan dan UMTS khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
5.   Kerangka Teori
5.1   Penegrtain Pengawasan
Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang pengawasan kehutanan adalah untuk mencermati, menulusuri dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan. Sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan atau penyempurnaan urusan hutan lebih lanjut.
“Pengurusan adalah fungsi dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin/manejer semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu berarti juga setiap pemimpin/manejer memiliki fungsi yang melekat di dalam jabatannya untuk melaksanakan  pekerjaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan atau personil yang meleksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.”[1]
       5.2   Pengertian Hutan Lindung
          “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.”[2]
          “Dalam kawasan hutan pelestarian adalah hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai ciri pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dengan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”[3]


6.   Metode Penelitian
6.1   Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal.

6.2   Bentuk Penelitian
Adapun bentuk penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang menggambarkan kenyataan yang penulis teliti sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjalankan informasi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.
6.3    Populasi dan Sampel
                 6.3.1  Populasi
                 Populasi menurut para ahli mendefenisikan antara lain menurut Sugiono: “populasi adalah wilayah generalisai yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan kerakteristik tertentu yang ditetapkan yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”[4]
                 Populasi dalam penelitian ini menurut defenisi di atas yang di tentukan oleh kerakteristik tertentu adalah seluruh pegawai yang tercatat di dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Mandailing Natal yaitu sebanyak 60 orang.

6.3.2   Sampel
                 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersbut. Menurut Suharsimi Arikunto mendefenisikan bahwa “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.[5]
Sampel dari penlitian ini yang menurut defenisi di atas yang ditentukan oleh kerakteristik tertentu sebanyak 10 orang.

6.4   Teknik Pengumpulan Data
                 Teknik pengumpulan data yang di pakai penulis dalam penelitian ini adalah :
1.         Pengumpulan data primer  (primer dat)  yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian yang langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui wawancara kepada responden.
2.         Pengumpulan data skunder (Secondary data) yaitu dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, majalah, tulisan karya ilmiahmaupun data-data yang ada relevansinya dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui studi pustaka yang membantu menemukan teori-teori yang mendukung penelitian.


6.5   Teknik Analisa Data
Untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berdasarkan teknik wawancara dalam menganalisa hasil data yang diperoleh dari wawancara maka hasil penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dilakukan dilapangan.



Daftar Pustaka


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hal.2
Nawawi Hadari, 2007, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajahmada
Sugiono, 2009, Metode Penelitian Administrasi, , Bandung, Alfabeta
Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta.



[1] Hadari Nawawi, Manajemen Strategik, Gajah Mada University Press, Yongyakarta, 2005, hal. 115
[2] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hal.2
[3] Ibid, hal. 3
[4] Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 90
[5] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002, hal.109.
l;t� # t p x